Bupati Pangandaran Intruksikan Kadis DKPKP untuk Selesaikan Penangkapan Babby Lobster

PANGANDARAN JAWA BARAT - Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menunjuk Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Pangandaran untuk menyelesaikan banyak persoalan dunia perikanan, salah satunya penangkap Baby Lobser (BBL).
"Pak Sarlan itu kenapa dijadikan kepala Dinas Kelautan Perikanan dari Sekban Bapenda, karena suruh beresin semuanya, " kata Jeje kepada beberapa Wartawan, Kamis (21/09/2023).

Baca juga: Bakamla RI Tangkap Kapal Bermuatan Nikel di Perairan Sulawesi Tenggara

Pak Sarlan itu kan dia anak nelayan dan orang Pangandaran asli yang berkecimpung langsung dengan para nelayan.

"Kadis ini dia anak nelayan Pangandaran asli dan dia mengerti sekali persoalan ikan dan laut, makanya saya minta dia beresin semua hal-hal yang ada...ya salah satunya penyelesaian penangkapan BBL dan bakul ikan yang menjual ikan tidak melalui TPI, " kata Jeje.

Baca juga: Opsgaktib Denpomal Lanal Dumai Dalam Rangka HUT Ke-78 TNI Tahun 2023

Saya berharap Pak Sarlan mampu menyelesaikan persoalan yang ada di dunia perikanan Pangandaran. "Karena kami butuh penggerak, meskipun dia belum sebulan menjabat. Saya minta dia gerak cepat, " katanya.

Sementara itu, Kepala DKPKP Pangandaran Sarlan mengatakan saat ini sudah berkoordinasi dengan seluruh Rukun Nelayan (RN) di Pangandaran.

Baca juga: Bakamla RI Tangkap Kapal Bawa Kayu Ilegal di Perairan Laut Banda

"Ya minggu kemarin saya safari ke 3 TPI dan 15 RN di wilayah Pangandaran, kami  berembuk menyatukan suara terutama persoalan mendasar terkait perikanan...ya, salah satunya menindak bakul ikan yang tidak menjual ikan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI), " ucapnya.

Selain itu, Sarlan juga mengaku sudah berkomitmen akan melakukan penindakan tegas terhadap penyelesaian penangkapan baby lobster (BBL) yang  marak terjadi.

Baca juga: Ratusan Masyarakat Dukung Kebijakan Larangan Menangkap Baby Lobster Ilegal

"Kalau soal BBL InsyaAllah sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, kemarin ketemu bu Susi untuk diskusi. Kami akan segera menyusun dan melakukan penindakan dalam waktu dekat ini, " ujarnya.**