Fraksi Persatuan Menerima dan Menyetujui KUA PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya.

PANGANDARAN JAWA BARAT - Kami fraksi Persatuan dapat memahami dan menerima penjelasan bupati pangandaran tentang rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan flapon anggaran sementara kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian disampaikan Cecep Nurhidayat dari Fraksi Persatuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pangandaran dalam pandangan umumnya atas penjelasan bupati terhadap rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023, bertempat di ruang rapat paripirna DPRD Kabupaten Pangandaran, Jum'at (15/07/2022).

Baca juga: Tony Rosyid: Kali Mampang Rampung Dikeruk, Keputusan PTUN Telat!

Disampaikannya bahwa, pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting dalam menilai RKUAPBD dan PPAS tahun 2023 yang telah disampaiakan bupati pangandaran, yang mana itu merupakan penjabaran materi dalam hubungan dengan kebijakan pemerintahan daerah dan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi Persatuan menilai materi pokok dalam RKUAPBD dan PPAS kabupaten pangandaran tahun 2023 sebagai planing kebijakan dan rencana pengeksekusi kebijakan-kebijakan pemerintah tahun anggaran 2023. Mencermati hal ini sepatutnya menjadi instropeksi bersama bahwa kebijakan umum pengelolaan anggaran kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023 sudah seharusnyalah berorientasi pada pencapaian kinerja untuk pembangunan.

Baca juga: Pansus VII mengusulkan 6 Raperda untuk Ditetapkan Menjadi Perda

Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional dimasa-masa mendatang, " Kata Cecep.

Menututnya, pilihan terhadap penggunaan instrumen anggaran berbasis kinerja menjadi mutlak untuk sepenuhnya dilaksanakan. dengan adanya hal itu maka fraksi persatuan menganggap perlu untuk memberikan beberapa pandangan terhadap beberapa aspek; 1) Perlu adanya optimalisasi dan pembentukan badan usaha milik daerah kabupaten pangandaran yang dikelola secara profesional yang diharapkan mampu mendongkrak PAD kabupaten pangandaran.

Baca juga: Gus Muhaimin Sebut Tiga Kunci Wujudkan Indonesia Maju

2.  Perlu adanya pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat untuk menurunkan tingkat pengangguran pada usia produktif berbentuk pelatihan, permodalan dan pemasaran produk masyarakat.

3. Fraksi Persatuan menilai, integrasi permanen antar lembaga di kabupaten pangandaran ini sebagai sebuah keharusan, demi pencapaian kinerja yang lebih efisien dan terukur, " Ujarnya. Lanjut Cecep, namun setelah mencermati capaian indikator kinerja pembangunan sebagaimana tertuang dalam agenda utama misi pembangunan daerah, fraksi persatuan dapat memahami bahwasannya secara keseluruhan capaian kinerja pembangunan dimaksud perlu dievaluasi secara berkala dan terorganisir sehingga setiap indikator perlu mendapatkan perhatian serta klarifikasi atas capaian kinerja dimaksud.

Baca juga: Presiden Jokowi Dengarkan Masukan Sultan dan Beberapa Tokoh Birokrasi Di Kaltim

Maka dari itu diakhir penyampaian pandangan umum fraksi persatuan ini, kami memberikan support dan dorongan kepada organisasi perangkat daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten pangandaran agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam menyelenggarakan dan menjalankan rencana program demi tercapainya kemakmuran masyarakat warga kabupaten pangandaran, " Ujarnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Fraksi Persatuan. 1. H. Asikin, S.Ag (ketua) 2. Cecep Nurhidayat, S.Pd.i (sekertaris)** (Anton AS)